dasar hukum ptsl. bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat. dasar hukum ptsl

Tak hanya itu, sertipikat tanah juga dapat memberikan akses masyarakat kepada lembaga keuangan formal sehingga inklusi keuangan meningkat,” ungkap Syamsurizal saat menghadiri kegiatan Sosialisasi. Secara terminologi pendaftaran tanah berasal dari kata cadastre, suatu istilah teknis untuk suatu record atau rekaman, menunjukkan. Presiden dalam menjamin kepastian hukum. Peran, dan fungsi Surveyor Kadaster berlisensi ini tertuang jelas dalam Peraturan. Dasar dan landasan hukum 1. Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah yang dimiki oleh masyarakat Indonesia. 29 Tahun 2007; UU No. 66 Reviews · Cek Harga: Shopee. Prona berbeda dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dasar hukum: 1. (unsplash) untuk dasar hukum,. Kondisi tersebut di atas diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran pendaftaran tanah. SIMANDJUNTAK 2 — 2Di dalam Pasal 32 Permendagri No. Lelang pasal 6 UUHT. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. DalanPEMOSISIAN LANDASAN TEORETIS DALAM PENELITIAN HUKUM. Meski sama-sama berstatus program pembuatan sertifikat tanah gratis, keduanya merupakan. Dasar Hukum Ptsl Diatur Didalam Peraturan Menteri Atr/Bpn Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata banyak ditemukan faktor penghambat yang muncul dari pihak Kantor Pertanahan Kota Batu, Peserta PTSL, dan pihak Desa atau Kelurahan di Kota Batu. 4 Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk. K2 artinya status tanah tersebut sengketa sehingga hanya dicatat dalam buku tanah,. KRT. 150 ribu. U. Menjelaskan Dasar Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; b. 6 Pasal 16Perilaku Dasar Dan Desain Beton Bertulang Berdasarkan Sni-2847-2019 Dilihat: 519 kali: Unissula Press:. Intisari: Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji potensi permasalahan pendaftaran sistematik lengkap (PTSL) sebagai agenda prioritas pemerintah untuk menyelengarakan pendaftaran tanah seluruh. (3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan. Memiliki tujuan untuk memberi kepastian dalam hukum dan 1 Anggriani Jum, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. Dalam rangka terdaftarnya seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah telah merencanakan program percepatan Pendaftaran Tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sampai dengan tahun 2025. Lengkap (PTSL) Di Kota Pasuruan Shendy Adityo, Achmad Busro Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: shendyadityo@gmail. The successful implementation of complete systematic land registration (called as PTSL) which reached 43. Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2020: Bidang tugas: Pertanahan: Slogan: Melayani, Profesional, Terpercaya:. hukum yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan agar hak – haknya dilindungi dari orang–orang yang tidak bertanggung jawab. Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dasar Hukum; Visi Misi; Informasi Publik; Akuntabilitas Kinerja; Agenda; Media. Total jumlah pengaduan tersebut terdiri dari 23. Meskipun berbagai regulasi sebagai dasar hukum PTSL diterbitkan dan kerjasama atau koodinasi antar instasi telah dibangun serta berbagai kemudahan/terobosan telah dibuat, guna mempermudah proses pelaksanaannya, namun terdapat disparitas antara Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ptnh selaku ketua tim PTSL di Kabupaten Sleman dan didukung dengan kepustakaan. Objeknya adalah setiap warga negara atau badan pemilik. 204. Judul. Dalam catatan lsm lira ditemukan beberapa nama panitia pokmas ptsl yang menumbur aturan tersebut, diakam pemungutan biaya pembuatan sporadik yang dilakukan. Hutagalung, Arie Sukanti, “Penerapan Lembaga Rechtsverwerking untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif dalam Pendaftaran Tanah”. B. Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. ii – Hukum Agraria Indonesia (Pelaksanaan PTSL dan Penyelesaian Konflik Agraria) Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Hukum Agraria Indonesia (Pelaksanaan PTSL dan Penyelesaian Konflik Agraria) Medan, Pustaka Prima, 2023 vi+218 - 16,5 x 24 cm Dr. E. Pasal 3 pp 24/1997 menyebutkan. Widijatmoko S. Menteri ATR/BPN menyebut ini adalah. 208/PMK. Perpres Nomor 17 Tahun 2015 d. Kekuatan hukum sertipikat tanah PTSL bersifat sebagai tanda bukti hak yang terkuat sedangkan upaya penyelesaian terhadap penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan PTSL dapat ditempuh dengan merubah regulasi atau dengan meningkatkan dasar hukum bagi kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Ptsl Adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Proses Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali, Sertipikat Tanah Dasar Hukum Ptsl. Secara terminologi pendaftaran tanah berasal dari kata cadastre, suatu istilah teknis untuk suatu record atau rekaman, menunjukkan. Program ini seharusnya tanpa pungutan biaya alias gratis, namun kabarnya masih ada masyarakat yang. Pasal 3 pp 24/1997 menyebutkan. desa/kelurahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Tahun 2021, pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanahnya melalui mekanisme PTSL sebagaimana diatur dalam. 2016. Untuk jatah sertipikat, Kelurahan Limau Manis sendiri mendapatkan bagian 150 sertifikat gratis dari PTSL tahun 2018. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Kata kunci: PTSL, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum. Kewenagan PPH Final PHTB merupakan kewenangan Kementerian Keuangan, dan. Ptsl Dasar Hukum. 1 Dian Aries Mujiburohman, “Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)”, Bhumi 4, No. 1. Take a fresh look at your lifestyle. 500 sertifikat tanah kepada masyarakat pada Jumat (10/12/2021) lalu. 1 Dasar Hukum Pendaftaran Tanah Ketentuan Pendaftaran Tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 19 UUPA, kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. DASAR HUKUM 1. Pembiayaan Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Beranda. PERWAKILAN: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG • Sabtu, 11/06/2022 • logo Ombudsman (ist) SHARE. f Otentik’s: Jurnal Hukum Kenotariatan (Vol 3, No. Sasaran PTSL yaitu bidang tanah yang. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;“PTSL ini penting, mengingat apabila sudah adanya sertipikat bisa memberikan kepastian hukum kepada tanah masyarakat. 2019/NO. T. Volume XVI Nomor 1, April 2021 (halaman 118 - 131) Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya 121 p-ISSN 1412 – 517X e-ISSN 2720 – 9369 dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 TahunTanah, Pasal 2. Dasar hukum pelaksanaan ptsl adalah instruksi presiden republik. 2. W. (PTSL). 1 Tahun 2016, tukar menukar (tukar guling) dapat dilakukan dengan penggunaan tanah desa tersebut untuk tujuan (1) untuk kepentingan umum, (2) bukan kepentingan umum, dan (3) selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum. Kesimpulan: yang dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa yang menjadi dasar hukum PTSL adalah Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; 2. Rumusan Rakernas. 2, K3. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT). Penjelasan Umum UU Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan. Peraturan tersebut diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan TataDasar Hukum PTSL Dasar hukum PTSL adalah yang telah diatur oleh Kementerian ATR/BPN dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Selama ini pelaksanaan kegiatan. setuju dengan hasil pengukuran kantor pertanahan. Hasil penelitian menyimpulkan Dasar hukum PTSL yang dipakai di Indonesia PERMEN ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Data-data pertanahan yang semula berada pada kelompok KW 4, 5, dan 6. Menjelaskan Ruang Lingkup PTSL. Ulasan Lengkap. Dasar hukum PTSL adalah yang telah diatur oleh Kementerian ATR/BPN dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Tipe Dokumen. Ptsl adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap, proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, sertipikat tanah dasar hukum ptsl. 979-3988-19-3 : 2007: 266:PPSDM - ATR/BPN adalah situs web yang menyediakan berbagai informasi dan materi pelatihan bagi pegawai dan calon pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Undang-undang No. 2 Dasar kepastian hukum dalam peraturan-peraturan hukum. 302 adanya pemisahan. Undang Undang Nomor17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dasar Hukum PTSL Adapun dasar hukum Program PTSL menurut Ismaya (2013:132) adalah : 1. dasar pns berakhlak optimalisasi penyelesaian residu ptsl tahun 2017-2021 secara door to door ke tempat tinggal pemilik sertipikat kantor pertanahan kabupaten hulu sungai selatan disusun oleh : nama : kemal juniardi, s. 6 tahun 2018, termasuk hal pembuktian haknya. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional; 3. Hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah. memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. H, Sp. Salah satu. Jenis Penagihan Pajak. Dasar Hukum Bupati Bantul Tentang Ptsl. Tersedianya titik-titik berangka dasar teknik nasional. MJ. Dasar hukum Pendaftaran Tanah adalah : a. Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan dengan tahapan persiapan, penyuluhan, pengukuran, pembuatan Gambar Ukur, Entry Data dan Pembuatan Peta Bidang Tanah yang selanjutnya diproses oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk penerbitan Sertipikat Tanah. id . Tabulasi ini berisi beberapa data terkait Produk Hukum Kabupaten Bojonegoro. Keywords: PTSL; Land Dispute; Ingin Jaya; Abstrak Guna menjamin kepastian hukum pemegang hak atas tanah, pemerintah mengadakanDasar Pokok – Pokok Agraria, yang disebut juga dengan Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA). Jakarta:. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Intisari: Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji potensi permasalahan pendaftaran sistematik lengkap (PTSL) sebagai agenda prioritas pemerintah untuk menyelengarakan pendaftaran tanah seluruh. Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan; 3. Berikut adalah dasar hukum diselenggerakannya program PTSL: Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria; UU No. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang biasa disebut PTSL adalah sebuah program yang berhasil dibuat oleh Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikankepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah yang dimiliki oleh masyar. Pendahuluan Penyelenggaraan pendaftaran tanah. Program PTSL pun kemudian berganti nama menjadi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat atau disingkat PTSL+PM. Gowes Bareng. Pemilik tanah yang bermukim di luar kecamatan tempat tanah tersebut berada dan berkewajiban mengalihkan hak atas tanah tersebut pada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan tersebut berada. Pendaftaran tanah melalui Program PTSL tetap memberikan kepastian hukum kepada pesertanya. 6 tahun 2018 untuk mempermudah percepatan dalam pelaksanaannya. Nilai perolehan obyek pajak tersebut ditetapkan sebagai berikut: harga transaksi untuk jual beli; nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan. Dasar hukum pelaksanaan ptsl adalah instruksi presiden republik indonesia nomor 2 tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah republik. . Partisipasi masyarakat yang tinggi, dan fasilitas membuat pelaksanaan PTSL+PM berjalan dengan optimal di Desa Dukuh. Kesimpulan hukum pelaksanaan PTSL dengan PP, dengan Berbagai regulasi dibuat dan cara merevisi/menganti PP No. PTSL d. Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat untuk Pembangunan. I. Awal Februari 2019, Kementerian ATR/BPN. B. Mahkamah Agung. BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Biro Perencanaan dan Kerja Sama menggelar kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Kepala kantor pertanahan menetapkan lokasi penyebaran target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (“PTSL”) yang dikonsentrasikan pada. id. Dasar hukum ptsl tertuang dalam peraturan menteri no 12 tahun 2017 tentang ptsl dan instruksi presiden no 2 tahun 2018,. Namun, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. Gambar 1. Ptsl Adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Proses Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali, Sertipikat Tanah Dasar Hukum Ptsl. Dasar hukum ptsl tertuang dalam peraturan menteri no 12 tahun 2017 tentang ptsl dan instruksi presiden no 2 tahun 2018,. Dasar hukum PTSL dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016. Pasal 9 ayat 1 peraturan ini menetapkan bahwa sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertifikat fisik. Dijelaskan di dalam tulisan ini, bagaimana pelaksanaan PTSL, bagaimana kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah dalam PTSL, dan bagaimana Perspektif hukum islam terhadap Pelak-. 2. Sebab, sertifikat tanah menunjukkan bukti kepemilikan tanah secara sah di hadapan hukum. 86 Tahun 2017. Anda dapat mengakses kursus online, webinar, laporan aktualisasi, dan micro learning tentang topik-topik terkait pengelolaan tanah dan ruang di Indonesia. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; b. Salah satu. Peraturan tersebut diubah dengan Peraturan yang sudah terdaftar terbuka untuk Menteri Agraria dan Tata. Dasar Hukum Pelaksanaan Ptsl Adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; . Selain dalam Instruksi Presiden, program tersebut juga dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL . Dasar hukum pelaksanaan PTSL adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran. U. Hukum Adat, bukan tanah wakaf, bukan tanah komunal dan/atau bukan Barang Milik Negara/Daerah/. Penyelenggaraan PTSL kebijakan yang. dasar pensertifikatan. Dasar hukum kegiatan PTSL adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Permen Agraria/Kepala BPN No. Asas religiusitas (pasal 1 ayat (2) menentukan: Parlindungan mengatakan bahwa dengan diterbitkannya sertifikat hak. Mungkin dasar awal tanah. Dasar hukum PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 adalah: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik. " PTSL-PM ini mengedepankan partisipasi masyarakat dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini perlu integrasi. Upaya membangun sistem informasi untuk mewujudkan satu. Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Peraturan Menteri Agraria dan T ata Ruang/Badan . Tahapan Pekerjaan PTSL 2023. 9 tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan (whistleblowing. Oleh: Dr. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. Dalam rangka terdaftarnya seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah telah merencanakan program percepatan Pendaftaran Tanah melalui Program Pendaftaran Tanah. Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran. Metode ptsl ini merupakan inovasi pemerintah melalui. Dasar Hukum Pengajuan Ptsl. Hal itu sebagaimana perintah Pasal 19 UU No. Di tahun 2019, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI melaporkan, Satgas Saber Pungli telah menerima sebanyak 37. Pendaftaran tanah meliputi : pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah. 1 Pertanahan memiliki obyek yang sangat penting antara lain tanah dan pemegang haknya, sehingga tanah dapatBPN menyelenggarakan program PTSL pada tahun 2018 dengan BPHTB terhutang (cap merah). Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Program Pemerintah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh BPN dikota depok serta kendala yang terjadi, kepastian hukum dan telah sesuai dengan indikator -. Hasil Belajar Setelah mempelajari mata pelatihan ini peserta mampu memahami dasar hukum PTSL dan ruang lingkup PTSL. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang . Peraturan ini telah ditetakan pada 22 Maret 2018 dan berlaku sejak 11 April 2018. Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan. Berdasarkan Pasal 1 angka 41 UU PDRD, BPHTB adalah pajak atas. Bahwa Sampai dengan saat ini Desa Suka Makmur belum di tetapkansebagai Lokasi Desa Penerima PTSL 2018 ;Bahwa dasar Terdakwa menyampikan pada warga Desa Suka Makmurbahwa. Pengadilan. 7 million during 2017-2021 became monumental as public policy. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ; Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 617, 262, 16 Tahun 2018 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun. Pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah tercantum bahwa hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat, dan penuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal. See full list on pcnucilacap. Dasar hukum pelaksanaan PTSL adalahInstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu penal policy atau criminal law policy atau strafrechpolitiek. dari Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron yang dipublikasikan pertama kali pada 10 Maret 2021.